Warga di salah satu kawasan penghubung Tarub–Kramat–Suradadi, Kabupaten Tegal, kembali melakukan aksi spontan sebagai bentuk kekecewaan atas kondisi jalan yang telah lama rusak parah.
Sejumlah ruas jalan yang tergenang air dan berlubang ditanami pohon pisang oleh warga sebagai simbol protes agar pemerintah segera turun tangan, Kamis, ( 27/11/2025
Kondisi jalan yang rusak tersebut disebut sudah berbulan-bulan dikeluhkan masyarakat, namun hingga kini belum ada penanganan signifikan.
Genangan air yang menutup lubang-lubang besar membuat akses kendaraan menjadi sulit, terutama bagi warga yang sehari-hari bergantung pada jalur tersebut untuk aktivitas ekonomi dan mobilitas dasar.
Menurut keterangan warga setempat, tindakan menanam pohon pisang dilakukan untuk menarik perhatian memberi tanda bahaya bagi pengendara agar tidak terperosok ke lubang jalan yang tertutup air.
Aksi tersebut merupakan bentuk keprihatinan sekaligus peringatan bahwa masalah infrastruktur tersebut tidak bisa lagi diabaikan.
Tokoh masyarakat, Yon Karyono, melalui telpon menyampaikan bahwa warga telah berulang kali menyampaikan laporan dan keluhan, namun respon dari pihak terkait dinilai sangat lambat.
Ia menegaskan bahwa kondisi jalan semakin tidak layak dan membahayakan keselamatan warga yang melintas.
Lebih jauh, Yon menyebut bahwa warga berencana melakukan aksi yang jika tidak ada tanggapan resmi dari pemerintah Kabupaten Tegal.
Aksi tersebut berupa penutupan total akses jalan tembus Tarub–Kramat–Suradadi hingga ada kejelasan mengenai perbaikan yang akan dilakukan.
“Warga sudah sangat lelah dengan kondisi ini. Kalau sampai tidak ada respons, kami terpaksa menutup akses jalan sebagai bentuk tuntutan agar masalah ini segera ditindaklanjuti,” ujar Yon dalam keterangannya.
Warga berharap Bupati Tegal, H. Ishack, dapat segera turun langsung untuk melihat kondisi jalan dan mengambil langkah konkret. Menurut mereka, persoalan ini tidak hanya soal kenyamanan berkendara, tetapi juga menyangkut keselamatan dan kelancaran ekonomi masyarakat.
Masyarakat setempat menegaskan bahwa mereka tidak menolak pembangunan, namun justru mendesak percepatan perbaikan agar aktivitas warga dapat kembali normal. Mereka berharap suara dan aksi yang dilakukan dapat segera didengar oleh pemerintah daerah dan menjadi prioritas penanganan. (***)
