Ratusan warga Desa Dukuhwringin, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes, menggelar aksi demonstrasi pada Selasa, 21 Januari 2025.
Mereka menuntut transparansi penggunaan Dana Desa yang diduga disalahgunakan serta menyoroti buruknya tata kelola pemerintahan desa.
Aksi ini dimulai dengan long march menuju Kantor Kepala Desa Dukuhwringin. Sepanjang perjalanan, warga melantunkan tahlil dan menaburkan bunga di sekitar replika keranda sebagai simbol matinya kepedulian pemerintah desa terhadap warganya.
Koordinator aksi, Ahmad Junaedi, dalam orasinya menyampaikan beberapa tuntutan warga, di antaranya:
1.Transparansi pengelolaan Dana Desa tahun 2024.
2.Realisasi program rehab rumah tidak layak huni (RTLH) yang belum terlaksana.
3.Perbaikan tata kelola pemerintahan, termasuk pengelolaan sampah dan sertifikat tanah (PTSL).
4.Keterlibatan masyarakat dalam kegiatan pembangunan desa.
“Kami meminta kejelasan terkait Dana Desa 2024 yang sudah dicairkan, tetapi program seperti rehab RTLH belum juga terlaksana. Kami menduga sekitar Rp 700 juta Dana Desa telah disalahgunakan untuk kepentingan pribadi,” ungkap Junaedi.
Ia menegaskan bahwa jika tuntutan warga tidak segera dipenuhi, mereka akan membawa permasalahan ini ke aparat penegak hukum (APH), seperti Polres Brebes dan Kejaksaan.
Dalam audiensi dengan warga, Kepala Desa Dukuhwringin, Mashuri, menjelaskan bahwa Dana Desa tahun 2024 telah digunakan sesuai peraturan.
Sekretaris Desa, Heri Kurniawan, mengakui bahwa salah satu perangkat desa sempat menggunakan dana sebesar Rp 162 juta untuk kepentingan pribadi, yang terdiri dari Rp 30 juta untuk insentif kader posyandu dan Rp 132 juta untuk proyek pembangunan lainnya.
Namun, dana tersebut telah dikembalikan dan kegiatan pembangunan telah dilakukan.
Selain itu, ditemukan bahwa Rp 175 juta dari Bantuan Keuangan Provinsi untuk pembangunan jalan dan Rp 260 juta untuk rehab RTLH 13 rumah juga sempat disalahgunakan.
Hingga saat ini, baru 5 rumah yang direhab, sementara 8 rumah lainnya tertunda karena pemilik belum siap secara finansial.
“Kami sudah berkomunikasi dengan keluarga perangkat desa yang bersangkutan. Dalam minggu ini, rehab 8 rumah yang tersisa akan segera dilaksanakan,” jelas Heri.
Warga berharap agar kejadian ini menjadi pembelajaran bagi pemerintah desa untuk lebih transparan dan akuntabel dalam pengelolaan dana publik. (***)