Semangat pemerintah untuk membangun secara ramah lingkungan mendapat respons positif dari Ketua Persatuan Rekanan Jasa Konstruksi (Perjakon), Eri Suswanto. Selasa ( 09/12/2025 ) di Slawi.
Ia menegaskan bahwa komitmen pembangunan berkelanjutan harus dimulai dari pemilihan material yang digunakan dalam proyek-proyek pemerintah, baik yang dibiayai APBN maupun APBD.
Menurutnya, penggunaan kayu konvensional sudah tidak lagi relevan dengan kondisi lingkungan saat ini, sekaligus tidak efisien untuk kebutuhan konstruksi jangka panjang.
Eri mendorong pemerintah untuk mulai mengadopsi material substitusi kayu, seperti engineered wood, bambu olahan, komposit daur ulang, hingga polimer berbasis bio. Material-material tersebut dinilai lebih ramah lingkungan, memiliki ketahanan lebih baik, serta mampu mengurangi ketergantungan pada kayu alam yang semakin terbatas.
Ia menekankan bahwa peralihan material bukan hanya pertimbangan teknis, melainkan strategi besar dalam menjaga kelestarian hutan dan menekan emisi karbon.
“Jika pemerintah serius dengan agenda pembangunan berkelanjutan, maka penggunaan material pengganti kayu harus dipertimbangkan sejak tahap perencanaan. Ini langkah strategis sekaligus bentuk tanggung jawab terhadap lingkungan,” ujar Eri.
Dukungan serupa juga disampaikan pengamat ekonomi KRT Rosa. Ia menilai bahwa material alternatif bukan hanya unggul dari sisi lingkungan, tetapi juga memberikan keuntungan teknis dan ekonomis. Menurut Rosa, material modern umumnya lebih efisien, tahan lama, kuat, dan memiliki umur pakai yang lebih panjang, sehingga biaya pemeliharaan dapat ditekan secara signifikan.
“Material pengganti kayu pada umumnya lebih efisien, tahan lama, dan kuat. Umurnya panjang, kebutuhan perawatan lebih sedikit, dan biaya siklus hidup proyek menjadi lebih hemat,” tegas KRT Rosa.
Ia menambahkan bahwa penggunaan material inovatif mampu meningkatkan kualitas konstruksi sekaligus memperkuat daya saing industri lokal.
Rosa juga menyoroti keterbatasan pasokan kayu alam serta tingginya risiko kerusakan lingkungan akibat eksploitasi hutan. Menurutnya, peralihan ke material substitusi kayu merupakan langkah logis untuk menekan tekanan ekologis, sekaligus mendorong pertumbuhan industri hijau di dalam negeri.
Baik Eri maupun Rosa sepakat bahwa pemerintah perlu memperkuat regulasi dan memberikan insentif bagi pelaku konstruksi yang menggunakan material ramah lingkungan. Standarisasi material hijau diyakini mampu menciptakan ekosistem konstruksi yang lebih modern, efisien, dan berkelanjutan.
Dengan meningkatnya tuntutan global akan pembangunan rendah emisi, penggunaan material pengganti kayu dalam proyek pemerintah dinilai bukan hanya opsi tambahan, tetapi kebutuhan mendesak demi keberlanjutan generasi mendatang. (***)
