Guci bukan cuma tempat pemandian air panas di kaki Gunung Slamet. Bagi warga Kabupaten Tegal, Guci adalah aset besar. Ia bisa jadi mesin penggerak ekonomi daerah. Tapi sayangnya, cara kita mengelolanya masih seperti puluhan tahun lalu: sekadar tarik tiket, setor ke kas daerah, selesai.
Padahal, dunia pariwisata sudah berubah. Kalau kita tidak ikut berubah, kita akan terus tertinggal.
Berikut gambaran sederhananya.
1. Masalah Uang: Terlalu Lama Terjebak Birokrasi
Selama ini Guci dikelola oleh dinas. Artinya, semua uang tiket masuk dulu ke kas daerah (PAD). Kalau ada fasilitas rusak atau longsor, harus menunggu proses anggaran. Bisa berbulan-bulan.
Akibatnya, Perbaikan lambat. Pengunjung kecewa. Daya saing turun.
Kalau Guci dikelola BUMD (Badan Usaha Milik Daerah), pengelola punya “dompet” sendiri. Keuntungan hari ini bisa langsung dipakai untuk perbaikan atau pengembangan besok. Tidak perlu menunggu birokrasi panjang.
APBD pun bisa difokuskan untuk kebutuhan lain, seperti perbaikan jalan desa atau layanan kesehatan.
2. Infrastruktur: Jangan Sampai Aset Pemda Kalah dari Swasta
Sekarang kita lihat banyak fasilitas swasta di sekitar Guci yang tampil lebih modern: resort, wahana, spot foto kekinian. Sementara fasilitas milik pemerintah terlihat biasa saja.
Kalau ini terus dibiarkan, wisatawan kelas menengah ke atas akan memilih swasta. Aset milik pemerintah hanya jadi pelengkap.
Dengan model BUMD, Guci bisa lebih lincah. Bisa kerja sama langsung dengan investor untuk membangun wahana baru, seperti kereta gantung atau taman konservasi. Tidak terhambat aturan pengadaan yang kaku.
3. Masyarakat Lokal: Jangan Jadi Penonton
Banyak yang khawatir kalau dikelola BUMD, pedagang kecil akan tersingkir. Justru sebaliknya, kalau dikelola dengan profesional, pedagang bisa ditata lebih baik.
Sekarang penataan sering tidak rapi dan kadang bernuansa politis. Akibatnya terlihat semrawut, Dengan manajemen profesional, Pedagang ditata dengan sistem zonasi yang jelas, Produk lokal bisa distandarisasi dan dipromosikan, Warga bisa dapat pelatihan pelayanan agar kualitasnya naik, Masyarakat bukan digusur, tapi dinaikkan kelasnya.
4. Transparansi: Tutup Celah Kebocoran
Sistem tiket manual sangat rawan kebocoran. Sulit memastikan jumlah pengunjung sesuai dengan uang yang masuk, Kalau sudah bicara miliaran rupiah, selisih kecil saja bisa berarti besar.
Dengan BUMD, Sistem e-ticketing wajib diterapkan, Pembayaran non-tunai bisa diperluas, Laporan keuangan diaudit akuntan independen.
Setiap rupiah harus jelas. Karena pada akhirnya, pemilik sahamnya adalah rakyat Kabupaten Tegal.
5. Soal Kepemimpinan: Perlu Keberanian
Mengubah sistem bukan hal mudah. Tapi kalau terus nyaman dengan pola lama, Guci akan jalan di tempat, Mengelola lewat dinas memang terasa aman dan terkendali. Tapi kalau ingin melompat lebih jauh, dibutuhkan keberanian mengambil keputusan besar, Pariwisata bukan lagi soal proyek tahunan. Ia harus dipandang sebagai industri jangka panjang.
Kesimpulan: Saatnya Berani Berubah
Menjadikan Guci sebagai BUMD bukan sekadar ganti nama pengelola. Ini soal perubahan cara berpikir. Dari pola “jaga loket” menjadi pola “membangun bisnis”. Kalau ingin Guci benar-benar menjadi kebanggaan dan sumber kesejahteraan warga Tegal, maka pengelolaannya juga harus naik kelas. Kalau tidak berubah sekarang, sampai kapan kita hanya jadi ” penonton di tanah sendiri ” ( Bambang Amin )
