Pengisian jabatan struktural dalam birokrasi seharusnya didasarkan pada kompetensi dan kinerja, bukan sekadar rotasi jabatan atau pertimbangan non-profesional. Jabatan struktural bukan posisi simbolik, melainkan peran penting yang menentukan arah kebijakan dan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Ketika pengisian jabatan tidak direncanakan dengan matang, dampaknya bisa langsung dirasakan publik. Birokrasi menjadi kurang efektif, koordinasi melemah, dan pelayanan berpotensi tersendat. Karena itu, mutasi dan promosi ASN idealnya dilakukan untuk memperkuat organisasi, bukan sekadar memenuhi agenda administratif.
Hal inilah yang menjadi sorotan dalam pelantikan dan pengambilan sumpah/janji jabatan ratusan Aparatur Sipil Negara (ASN) dari berbagai jenjang yang digelar pada Jumat (9/1/2026) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal. Pelantikan tersebut memang berlangsung besar-besaran, namun menyisakan catatan penting.
Di tengah banyaknya pejabat yang dilantik, tidak terlihat adanya penunjukan pejabat pengganti Kepala Dinas Kesehatan. Padahal, jabatan tersebut ditinggalkan oleh dr. Ruszaeni, S.H., M.M. yang dimutasi ke Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
Ketiadaan pengganti pada posisi strategis ini tentu menimbulkan tanda tanya. Dinas Kesehatan merupakan salah satu perangkat daerah yang perannya sangat krusial karena berkaitan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat, mulai dari layanan kesehatan hingga program pencegahan penyakit.
Tanpa pimpinan definitif, roda organisasi berpotensi berjalan kurang optimal. Pengambilan keputusan bisa melambat, koordinasi internal terganggu, dan program-program yang sedang berjalan berisiko tidak maksimal. Kondisi ini tentu tidak ideal, terutama di sektor kesehatan yang menuntut kecepatan dan ketepatan.
Situasi tersebut menunjukkan pentingnya perencanaan yang lebih menyeluruh dalam setiap mutasi dan pelantikan ASN. Setiap pejabat yang dipindahkan semestinya sudah disiapkan penggantinya, agar tidak terjadi kekosongan jabatan pada sektor-sektor vital.
Ke depan, Pemerintah Kabupaten Tegal diharapkan lebih konsisten menerapkan prinsip meritokrasi. Dengan menempatkan pejabat berdasarkan kompetensi dan rekam jejak kinerja, mutasi tidak hanya menjadi agenda seremonial, tetapi benar-benar menjadi langkah strategis untuk memperkuat birokrasi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. (***)
